RSS

Peran BAPETEN terhadap rencana PLTN di Indonesia

05 Mar

(Helen Raflis, Staf DPFRZR BAPETEN, email: h.raflis@bapeten.go.id)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik di masa mendatang, pilihan terhadap pemanfaatan energi nuklir tampaknya segera ditindaklanjuti. Tim nasional yang bekerja sejak tahun 2001 menyimpulkan, pembangkit listrik tenaga nuklir harus mulai dibangun pada tahun 2010 dan diharapkan beroperasi tahun 2016. Tim yang beranggotakan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang energi itu mengkaji beberapa aspek kesiapan pembangunan PLTN. Di antaranya menyangkut aspek teknologi, SDM, ekonomi, sosial budaya, dan faktor kedaruratan alam yang mungkin terjadi.

Di bidang pengawasan dan regulasi peran Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) tentunya sangat signifikan dan penting. BAPETEN yang dibentuk berdasarkan UU No. 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran, dengan tugas dan fungsi yang strategis secara nasional dalam bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. BAPETEN memiliki kebijakan dasar pengawasan tenaga nuklir yaitu keberpihakan pada masyarakat dan lingkungan serta penyelenggaraan pengawasan yang senantiasa didasarkan atas prinsip-prinsip pengawasan baik (good regulatory principles) yang bercirikan: mandiri (independent), obyektif dan jelas dalam sikap, penilaian dan keputusan, senantiasa berpihak kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup, profesional, efektif dan efisien, serta transparan, dan akuntabel dalam pelaporan.

Kebijakan Dasar Pengawasan BAPETEN

Kebijakan dasar pengawasan tenaga nuklir di indonesia terdiri dari enam komponen utama yaitu bidang perizinan, peraturan, inspeksi, pengkajian, keteknikan, dan kesiapsiagaan nuklir. Dari masing-masing kebijakan bidang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut, pertama kebijakan di bidang pengaturan berupa penyediaan peraturan perundangan yang lengkap dan komprehensif yang disesuaikan dengan perkembangan mutakhir sesuai dengan standar internasional dalam pemanfaatan tenaga nuklir, kebijakan di bidang perizinan yaitu penyelenggaraan pelayanan perijinan pemanfaatan tenaga nuklir yang bertanggung jawab, transparan, efektif, dan efisien dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan nuklir, kebijakan di bidang inspeksi yaitu penyelenggaraan inspeksi secara terpadu, efektif, dan efisien untuk memastikan bahwa pengguna selalu mentaati persyaratan yang telah ditetapkan dalam perijinan dan dapat menjamin keselamatan pekerja dan masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir, kebijakan di bidang pengkajian yaitu peningkatan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek nuklir dalam lingkup sistem dan teknologi pengawasan guna melindungi pengguna, pekerja dan masyarakat serta lingkungan dari pemanfaatan tenaga nuklir, dan terakhir kebijakan di bidang kesiapsiagaan nuklir yaitu pengembangan sistem dan perangkat kesiapsiagan nuklir nasional terpadu yang memiliki kesiagaan tinggi, handal, dan tanggap terhadap setiap kedaruratan nuklir

 

Rencana PLTN

Selain dalam hal pengawasan, BAPETEN juga dituntut untuk melaksanakan pelayanan masyarakat, pembinaan pengguna, pengembangan kapasitas lembaga, kerjasama dalam dan luar negeri. Isu PLTN bukanlah tren baru karena dalam rencana umum kelistrikan nasional sudah tercantum dan diharapkan tahun 2010 bisa dibangun dan 2016 mulai produksi komersial di Semenanjung Muria. Kapasitasnya sampai 4.000 Megawatt (bahkan bisa sampai 7.000 Megawatt) hingga tahun 2025. Rencana PLTN atau “go nuclear” tahun 2016 menyebabkan tantangan dihadapi oleh lembaga pengawas semakin berat, regulasi nasional harus selesai lebih awal. Kerja keras BAPETEN adalah mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan mitra nasional dan internasional, sehingga pada akhir tahun 2007-2008, regulasi itu selesai. Seluruh prosedur-prosedurnya dan ketentuan-ketentuan lain sudah harus siap, baik mengenai safety maupun security-nya.

Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bahwa pada tanggal 10 Oktober 2001 BATAN bersama KAERI (Korean Atomic Energy Research Institute) telah menandatangani Memorandum of Understanding sebesar 200 juta dollar untuk studi kelayakan (feasibility study) berkaitan dengan rencana pembangunan PLTN Madura tahun 2008 yang diharapkan beroperasi pada tahun 2015. PLTN yang akan dikembangkan di Madura adalah PLTN SMART (System Modular Advanced Reactor) 2 unit @ 100 MW. PLTN ini menggunakan teknologi desalinasi (penyulingan air laut) yang akan menghasilkan listrik 200 MW, air bersih 4000 m3/hari dan air laut tua yang akan dengan mudah diolah menjadi garam. PLTN SMART yang akan dikembangkan di Madura hingga saat ini belum mendapatkan sertifikat jaminan keamanan internasional dari IAEA (International Atomic Energy Agency). Korea Selatan sedang mengembangkan PLTN kecil ini yang diharapkan selesai tahun 2005 dan segera mendapatkan sertifikat keamanan internasional sehingga pada tahun 2008 dapat dikembangkan di Madura.

Dalam hal ini BAPETEN sebagai lembaga pemberi izin tapak, desain, konstruksi, komisioning (operasi), modifikasi dan dekomisioning PLTN dituntut jeli dan cermat terhadap aspek persyaratan teknis termasuk adanya sertifikat jaminan keamanan internasional dari IAEA. Terkait rencana pembangunan PLTN, tahap pertama yang dilakukan adalah sosialisasi PLTN oleh promotor dan penguatan sumber daya manusia di dalam negeri dalam bidang nuklir. Hal ini juga telah dimasukkan ke dalam rencana strategis BAPETEN pada 2005-2009. Awal 2006, BAPETEN diharapkan sudah selesai menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Keputusan Kepala BAPETEN di bidang keselamatan dan keamanan reaktor nuklir, instalasi nuklir nonreaktor, dan radiasi. Selain itu, BAPETEN juga “seharusnya” mengirimkan tenaga-tenaga terpilih untuk menimba ilmu di negara-negara maju dalam hal pengawasan nuklir seperti AS, Jerman, Jepang, Korea atau Australia. Pemerintah tetap tidak boleh mengenyampingkan budaya lokal setempat jika nantinya PLTN itu terwujud. Pemerintah diminta melihat dulu apakah masyarakat setuju atau tidak jika dibangun di daerahnya. Itu semuanya handaknya tetap dikaji secara menyeluruh dan mendalam.

Ketika berbicara teknologi nuklir kita tidak bisa tidak harus membicarakan efek bahaya radiasi yang mungkin terjadi terhadap masyarakat dan lingkungan. Ada beberapa bahaya laten dari PLTN yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kesalahan manusia (human error) yang bisa menyebabkan kebocoran, yang jangkauan radiasinya sangat luas dan berakibat fatal bagi lingkungan dan makhluk hidup. Kedua, salah satu yang dihasilkan oleh PLTN, yaitu Plutonium memiliki hulu ledak yang sangat dahsyat. Sebab Plutonium inilah, salah satu bahan baku pembuatan senjata nuklir. Kota Hiroshima hancur lebur hanya oleh 5 kg Plutonium. Ketiga, limbah yang dihasilkan bisa berpengaruh pada genetika. Di samping itu, tenaga nuklir memancarkan radiasi radioaktif yang sangat berbahaya bagi manusia.

Aspek keselamatan merupakan pilar utama yang dapat menekan resiko bahaya radiasi tersebut. BAPETEN mengembangkan “budaya keselamatan“ yang dikembangkan IAEA sesudah terjadinya kecelakaan Chernobyl, yang menyatakan bahwa kecelakaan nuklir disebabkan terutama oleh faktor manusia bukan faktor teknis. Keselamatan nuklir harus dijamin melalui dedikasi terhadap tujuan keselamatan nuklir yang harus dilakukan oleh institusi, manajemen dan individu dari setiap tingkat manajemen, dengan memberikan prioritas utama pada keselamatan nuklir melalui pemikiran yang maju, pengetahuan yang mantap dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam melaksanakan komitmen ini BAPETEN akan berusaha keras untuk melaksanakan pengawasan secara ketat melalui pengembangan peraturan keselamatan yang jelas dan transparan. Berdasarkan prinsip pengawasan, tanggung jawab utama keselamatan nuklir terletak pada pemegang izin. Dan tanggung jawab ini sama sekali tidak bisa dipindah tangankan atau dipecah atas tanggung jawab berbagai kegiatan ketenaganukliran misalnya pemasok, importir, kontraktor, dan bahkan pembuat desain. BAPETEN meletakkan empat prinsip kerja untuk menjamin kinerja yang tinggi, diantaranya kemandirian, keterbukaan/transparansi, kejelasan dan efisiensi. Prinsip-prinsip keselamatan ini kemudian dapat diterapkan dalam bentuk prosedur peraturan, perizinan, inspeksi, pengkajian, keteknikan dan kesiapsiagaan nuklir bahkan sampai unit terkecil di lingkungan BAPETEN

Dengan melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya, maka diharapkan dapat mencapai tujuan lembaga, yaitu terciptanya dan terpeliharanya ketentraman masyarakat serta kepercayaan dan dukungan internasional terhadap keselamatan, keamanan dan kedamaian (safeguards) terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Harapannya dengan adanya BAPETEN masyarakat akan lebih dapat menerima keberadaan IPTEK nuklir dengan perasaan tentram karena adanya lembaga BAPETEN yang mengawasi secara profesional, melalui orang-orang yang penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, stempel BAPETEN melambangkan jaminan keselamatan dan keamanan IPTEK nuklir. Itulah yang ingin dicapai oleh BAPETEN, hal ini tidaklah mudah memerlukan kerja keras, waktu, dan komitmen semua pihak.

BAPETEN hendaknya menegaskan kembali bahwa tugas pengawasan adalah tugas mulia yang dipercaya rakyat, untuk menjamin kesejahteraan, ketentraman dan keselamatan masyarakat, untuk melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga tenaga nuklir dapat dimanfaatkan seluas-luasnya dan masyarakat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Sebagai penutup, mengutip nasehat mantan kepala BAPETEN, “kita inginkan agar BAPETEN itu melaksanakan pengawasan tanpa mengawasi, biarlah mereka para pengguna itu mengawasi diri sendiri, artinya kita harus menciptakan budaya keselamatan, juga kesadaran tentang arti bahaya”

Jakarta, Juni 2005

 
3 Comments

Posted by on March 5, 2007 in Nuklir

 

3 responses to “Peran BAPETEN terhadap rencana PLTN di Indonesia

  1. InfoEnergi

    April 12, 2007 at 4:30 am

    Bagi sebagian negara berkembang, teknologi nuklir seolah menjadi hal yang menjanjikan, baik sebagai solusi pemenuhan kebutuhan energi maupun sebagai simbol penguasaan teknologi. Sayangnya, anggapan ini tidak selalu benar. Cerita pengalaman buruk beberapa negara berkembang dalam membangun PLTN dapat dibaca di infoenergi.wordpress.com.

     
  2. rieza

    June 15, 2007 at 7:39 am

    sangat menarik, salah satu cara memperkenalkan Bapeten kepada masyarakat.

     
  3. JIALE

    November 21, 2007 at 5:18 am

    NUCLEAR FOR PEACE…!!!jd tentang kekhawatiran kekhawatiran masyarakat anti nuklir adalah TIDAK LOGIS.Karena kita hidup di jaman modern,bukan jaman purba sehingga pemikiran pemikiran primitif harus benar benar dihilangkan!

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: